Anggaran verifikasi dan validasi honorer kategori dua (K2) menyentuh angka Rp 126 miliar. Sesuai kesepakatan bersama antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Komisi II DPR RI, anggaran verval Rp 126 miliar itu akan digelontorkan pada tahun anggaran 2016.
"Komisi II DPR RI sudah menyetujui anggaran verval data honorer K2 126 miliar itu. Pelaksana verval adalah BKN," kata Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR RI kepada JPNN, Selasa (22/9).
Banyaknya anggaran verval ini karena jumlah honorer K2 dan K1 yang akan diperiksa sekitar 440 ribu orang. Verval ulang oleh BKN sangat penting dalam proses pemberkasan dan penetapan NIP CPNS.
"BKN harus profesional dalam mengolah data verval ini. Jangan sampai BKN kemasukan angin karena potensi kecurangan akan terjadi bilamana tidak dikawal ketat," terang Bambang.
Hal senada disampaikan Arteria Dahlan. Anggota Komisi II DPR dari F-PDIP menyatakan, berapapun yang diminta pemerintah diberikan DPR asalkan bisa menyelesaikan masalah honorer tertinggal.
"Sudah terbukti kan, BKN minta tambahan dana verval 126 miliar, langsung kami setujui kan. Kalau tidak ada niat menyelesaikan, anggarannya pasti kami tangguhkan," tegas Arteria.
Dan pada kesempatan kali ini saya juga ingin berbagi khususnya untuk para guru yang ingin membutuhkan perangkat pembelajaran Kurikulum 2013, dapat mengunjungi web RPP SMP Kurikulum 2013 yang berpusat di Jakarta. Demikian info ini yang dapat disampaikan semoga bermanfaat. (Sumber : jpnn)
"Sudah terbukti kan, BKN minta tambahan dana verval 126 miliar, langsung kami setujui kan. Kalau tidak ada niat menyelesaikan, anggarannya pasti kami tangguhkan," tegas Arteria.
Dan pada kesempatan kali ini saya juga ingin berbagi khususnya untuk para guru yang ingin membutuhkan perangkat pembelajaran Kurikulum 2013, dapat mengunjungi web RPP SMP Kurikulum 2013 yang berpusat di Jakarta. Demikian info ini yang dapat disampaikan semoga bermanfaat. (Sumber : jpnn)