Assalamu’alaikum wr.wb.
Bapak dan Ibu Guru serta rekan-rekan seprofesi yang terhormat, Serikat Guru Jakarta menilai, kebijakan pendidikan di DKI Jakarta amburadul. Tak hanya kebijakan rotasi dan mutasi guru yang tidak tepat sasaran, peraturan seragam yang bersifat mainstreaming agama mayoritas serta tata cara menyelesaikan sengketa bila ada konflik antara pendidik dengan atasannya juga kacau.
Menurut Slamet Maryanto, Sekretaris Umum SEGI Jakarta, kebijakan rotasi atau mutasi guru sebenarnya tujuannya sangat baik. Yakni untuk penyegaran dan upaya memeratakan guru berkualitas.
"Namun sayangnya, karena tidak disertai data yang valid sesuai tujuannya, kebijakan ini banyak menimbulkan masalah di lapangan. Mulai dari guru yang di rotasi kekurangan jam, sudah mau pensiun beberapa bulan lagi, dan lebih jauh dari tempat inggalnya," beber Slamet, Senin (26/10).
Selama satu tahun, lanjut Slamet, DKI memang telah mengalami kemajuan, terutama dalam mengatasi korupsi pendidikan, kekerasan pelajar. Kepala Dinas pada 2014 sudah memberikan edaran jelas dan tegas tentang MOPDB yang lebih bermartabat dan jauh dari perilaku kekerasan.
“Sayangnya, kekerasan pelajar masih terjadi di luar MOPDB. Pemerintah daerah perlu lebih serius mengelola persoalan kekerasan pelajar di Jakarta, terutama persoalan tawuran yang telah menelan korban jiwa,” sambung Slamet. (Sumber : jpnn)
Demikian informasi ini disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamu’alaikum wr.wb.